Home Berita Nasional Full Day School Bisa menangkal Radikalisme di Sekolah, Maarif Institute

Full Day School Bisa menangkal Radikalisme di Sekolah, Maarif Institute

21
0
Mendikbud Muhajir Sekolah 5 hari fds
Mendikbud Muhajir Sekolah 5 hari (foto kompas)

Wacana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk menetapkan program full day school (sekolah sehari penuh) sebagai bagian dari kebijakan Program Pendidikan Karakter (PPK) mendapatkan dukungan banyak pihak. Maarif Institute menyambut baik kebijakan Menteri Muhadjir ini.

“Pada dasarnya Maarif Institute mendorong kebijakan ini, sekolah memiliki peran lebih aktif dan leluasa dalam upaya melawan radikalisme yang sering kali dilakukan di luar jam sekolah,” kata Direktur Eksekutif Maarif Institute Muhammad Abdullah Darraz di Jakarta, Senin (12/6).

Darraz menjelaskan bahwa melalui adanya kebijakan ini, berarti sekolah bisa meminimalisir peran kelompok radikal. Menurut dia, benteng sekolah bisa diperkuat untuk menghalau kelompok radikal dengan memperkaya kehidupan sekolah dengan kegiatan-kegiatan siswa yang positif dan beragam.

Baca juga: Sekolah 5 Hari Dorong Siswa Ikut Diniyah, Mendikbud Muhadjir Effendy

“Program full day school bukanlah hal yang baru di Indonesia. Dalam tradisi pendidikan di Indonesia, program ini sudah banyak dilakukan. Kita berharap bisa meminimalisir peran kelompok radikal,” tandas dia.

Kekhawatiran sebagian pihak mengenai implementasi program full day school, kata Darraz harus disikapi dengan pembuktian implementasi full day school yang tetap memenuhi hak-hak dan kreativitas anak, termasuk pelibatan lingkungan sekitar sekolah dalam proses pembelajaran.

“Adapun asumsi-asumsi penolakan yang dilontarkan sebagian pihak terhadap kebijakan ini hendaknya dapat didialogkan secara konstruktif,” imbuh dia.

Lebih lanjut, Darraz mengatakan sudah sepatutnya penolakan itu tidak dilakukan secara apatis. Dia menilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan kajian mendasar terhadap lahirnya kebijakan ini.

“Oleh karena itu berbagai perbedaan dalam menanggapi kebijakan ini perlu didialogkan secara lebih terbuka,” pungkas dia. Sumber: Suara Pembaruan